Berita Pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah kabupaten kepulauan anambas tahun 2023-2025

Tarempa, 17 Oktober 2023. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas, Adi Cahyadi, menghadiri pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2023-2025 oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas yang bertempat di aula rapat Muhammad Zen lantai III Kantor Bupati Pasir Peti Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan dihadiri oleh unsur kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau dan 26 anggota lainnya yang terdiri atas pemerintah daerah, regulator, lembaga/instansi vertikal terkait, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), asosiasi LJK, dan akademisi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rangkaian acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu indonesia raya dan dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam acara tersebut, disampaikan sambutan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, yang menyampaikan harapannya terkait komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Anambas yang memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi. TPAKD diharapkan mampu menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan di daerah serta mampu mendorong kemandirian serta pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Deputi Kepala OJK Kepulauan Riau, Demi Tri Aryadi, juga menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Demi Tri Aryadi menyampaikan bahwa dengan adanya TPAKD diharapkan akses dan keamanan keuangan daerah menjadi lebih baik dan berkembang. Beliau menyampaikan pesan kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan keuangan dengan memperhatikan legalitas dari OJK.
Badan Pusat Statistik memiliki peran penting sebagai anggota untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yaitu :

Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
1. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut.
4. Mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah.
5. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah.
6. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPAKD.
7. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan di daerah.
8. Melakukan pertemuan koordinasi TPAKD.
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan TPAKD sesuai ketentuan laporan TPAKD.