Sensus pertanian merupakan salah satu kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini dilakukan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 3. Sama seperti sensus-sensus lainnya, yaitu Sensus Penduduk (SP) tahun berakhiran 0 dan Sensus Ekonomi (SE) tahun berakhiran 6.
Sensus Pertanian (ST) pertama kali dilakukan tahun 1963, sehingga ST2023 ini merupakan Sensus Pertanian yang ketujuh. Pada tahun ini, pencacahan responden dimulai pada tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023 yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Sensus Pertanian tidak hanya mencatat informasi mengenai hasil pertanian saja, namun juga mengumpulkan data di beberapa subsektor lainnya. Diantaranya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian. Unit usaha yang dicatat mencakup Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL).
Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah yang berpotensi di sektor pertanian. Hal ini karena Anambas memiliki potensi sumber daya laut yang luar biasa. Menurut BPS dalam publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Anambas menurut lapangan usaha tahun 2018-2022, pada tahun 2022 lapangan usaha di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 30,31 persen terhadap total PDRB (non Migas) di Anambas. Angka ini merupakan angka tertinggi kedua yang menyumbang total PDRB di Anambas setelah lapangan usaha konstruksi.
Pada tahun 2022 Penduduk di Anambas yang bekerja di sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebesar 23,08 persen. Namun, dilihat dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 menunjukkan bahwa kemiskinan di Anambas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Anambas menempati posisi tiga teratas di Provinsi Kepulauan Riau, dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,51 persen.
BPS mencatat rata-rata upah buruh di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,11 juta perbulan pada Agustus 2022. Jika dilihat dari jenis pekerjaan utama, sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan menempati posisi kedua terendah yaitu sebesar 2,7 juta perbulan. Hal ini perlu menjadi pusat perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan bagi pekerja di sektor pertanian.
Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 menunjukkan jumlah rumah tangga yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 30.755 penduduk atau sekitar 52,03 persen dari total rumah tangga petani. Semakin sedikit lahan pertanian yang diusahakan maka hasil yang diperoleh juga semakin sedikit.
Fenomena kemiskinan yang terjadi di sektor pertanian memicu terjadinya regenerasi petani yang lambat di masa yang akan datang. Penduduk yang berusia produktif ini menganggap profesi petani tidak mampu memberikan kehidupan yang layak di masa depan. Hal ini menyebabkan kurangnya pengembangan inovasi dan penggunaan teknologi dalam meningkatkan pertanian di Anambas. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 74,77 persen dengan memiliki pendidikan SD atau di bawahnya. Padahal inovasi dan teknologi didukung Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Presiden dalam pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/05/2023) menekankan pentingnya ST2023 untuk dilakukan, karena sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak. “Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data,” ujar Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut. Pembaharuan data dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor pertanian dapat diaplikasikan untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi, misalnya.
Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Tema ini dipilih sebagai tema ST2023 yang menjadi harapan bagi pemerintah untuk menjawab isu strategis di sektor pertanian, sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
Oleh karena itu, ST2023 membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menyukseskan ST2023, dalam hal ini masyarakat diharapkan memberikan jawaban sesuai kondisi lapangan. Seluruh pemangku kepentingan juga harus turut serta dalam menyukseskan ST2023.
